Rembang, 26 Juni 2019.
Bertempat di Restro Teras Kota Rembang, Bawaslu kabupaten Rembang gelar rapat evaluasi internal dengan Panwascam Pasca berakhirnya Pemilu serentak 2019. Dalam acara ini Bawaslu Rembang membagi empat kelompok antara lain kelompok Kasek Panwascam, kelompok divisi SDM Panwascam, kelompok divisi pengawasan dan hubungan kelembagaan serta divisi penindakan Pamwascam. Masing-masing kelompok melalui juru bicaranya menyampaikan tiap permasalahan dilapangan selama jalanya penyelenggaraan Pemilu 2019 baru -baru ini, dan juga solusi kedepanya nanti.
Sebagaimana disampaikan oleh juru bicara Kasek Panwascam, menurutnya secara garis besar penganggaran Pemilu 2019 sudah baik, namun ada satu hal yang perlu ada peningkatan khususnya yang keterkaitan dengan anggaran Rakernis, hal ini dipandang perlu karena selama ini masih banyak rapat non Rab yang diselenggarakan di tingkat Panwascam.
Sementara itu divisi SDM lebih menyorot pada permasalahan batasan usia minimal 25 tahun bagi calon PPKD dan PTPS, , Juru bicara divisi SDM Muhtarom yang merupakan anggota Panwascam Rembang ini menegaskan, bahwa syarat tersebut apalagi ditambah dengan harus berijazah minimal SLTA sering menjadi kendala dalam rekrutmen PPKD maupun PTPS karena fakta dilapangan orang dengan kriteria tersebut jumlahnya terbatas jika dipedesaan.
Disisi lain divisi penindakan lebih melihat permasalahan dari sisi regulasi, Rinduwan ketua Panwascam Pancur ini berbicara selaku juru bicara divisi penindakan menegaskan, bahwa sebagai kendali penindakan kali ini , banyaknya pelaku pelanggaran terlepas dari sanksi, Hal ini hanya akibat adanya kekosongan hukum Dalam UU nompr 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Celah hukum seperti ini menjadikan peluang bagi pelaku pelanggaran semakin berani. Celah ini menjadi potensi terjadinya pelanggaran, Karena mereka tak mampu terjerat sanksi meski jelas telah melanggar. Salah satu contoh pelaku pelanggaran yang tetap terbebas dari sanksi ,misalnya pelaku politik uang di masa kampanye yang bukan dari tim kampanye yang terdaftar di KPU, tapi dia cuman seorang relawan, Atau juga kampanye tanpa STTP yang dilakukan oleh relawan, meski mereka jelas melanggar, tapi tiada pasal yang mampu dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi, karena dalam UU 7 tahun 2017 sanksi hanya dijatuhkan pada salah satu dari tga sobyek hukum, yaitu, Tim kampanye, pelaksana kampanye atau peserta kampanye yang notabenya harus terdaftar di KPU.
Lebih lanjut Rinduwan menegaskan bahwa melihat hal demikian ini, kedepan perlu adanya perbaikan regulasi.
Selain ini divisi penindakan juga menengarai bahwa Pemilu serentak terlalu melelahkan petugas di tingkat bawah karena proses yang begitu memakan waktu dan tenaga ekstra, oleh sebabnya perlu adanya evaluasi untuk ini, agar peristiwa jatuhnya korban petugas KPPS maupun PTPS tidak terulang kembali.
Namun demikian tak dapat dipungkiri, Pemilu 2019 adalah Pemilu dengan Pengawasan terketat dan terbaik, kata Rinduwan
Sementara lain dengan apa yang disampaikan divisi PHL, melalui jubirnya M.Sadzili ketua Panwascam Bulu ini, memandang perlu adanya penambahan PPKD, terutama untuk desa,-desa besar, menurutnya pengaturan Jumlah PPKD harus diperhitungkan jumlah TPS menurutnya 1 PPKD 5 TPS itu sudah bagus.
Menyikapi berbagai tanggapan yang disampaikan oleh Panwascam, Bawaslu Rembang akan sampaikan semuanya ke Forum Bawaslu ungkap Muthakin selaku Kordiv divisi SDM Bawaslu Rembang.
Penulis Rind 73
Bertempat di Restro Teras Kota Rembang, Bawaslu kabupaten Rembang gelar rapat evaluasi internal dengan Panwascam Pasca berakhirnya Pemilu serentak 2019. Dalam acara ini Bawaslu Rembang membagi empat kelompok antara lain kelompok Kasek Panwascam, kelompok divisi SDM Panwascam, kelompok divisi pengawasan dan hubungan kelembagaan serta divisi penindakan Pamwascam. Masing-masing kelompok melalui juru bicaranya menyampaikan tiap permasalahan dilapangan selama jalanya penyelenggaraan Pemilu 2019 baru -baru ini, dan juga solusi kedepanya nanti.
Sebagaimana disampaikan oleh juru bicara Kasek Panwascam, menurutnya secara garis besar penganggaran Pemilu 2019 sudah baik, namun ada satu hal yang perlu ada peningkatan khususnya yang keterkaitan dengan anggaran Rakernis, hal ini dipandang perlu karena selama ini masih banyak rapat non Rab yang diselenggarakan di tingkat Panwascam.
Sementara itu divisi SDM lebih menyorot pada permasalahan batasan usia minimal 25 tahun bagi calon PPKD dan PTPS, , Juru bicara divisi SDM Muhtarom yang merupakan anggota Panwascam Rembang ini menegaskan, bahwa syarat tersebut apalagi ditambah dengan harus berijazah minimal SLTA sering menjadi kendala dalam rekrutmen PPKD maupun PTPS karena fakta dilapangan orang dengan kriteria tersebut jumlahnya terbatas jika dipedesaan.
Disisi lain divisi penindakan lebih melihat permasalahan dari sisi regulasi, Rinduwan ketua Panwascam Pancur ini berbicara selaku juru bicara divisi penindakan menegaskan, bahwa sebagai kendali penindakan kali ini , banyaknya pelaku pelanggaran terlepas dari sanksi, Hal ini hanya akibat adanya kekosongan hukum Dalam UU nompr 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Celah hukum seperti ini menjadikan peluang bagi pelaku pelanggaran semakin berani. Celah ini menjadi potensi terjadinya pelanggaran, Karena mereka tak mampu terjerat sanksi meski jelas telah melanggar. Salah satu contoh pelaku pelanggaran yang tetap terbebas dari sanksi ,misalnya pelaku politik uang di masa kampanye yang bukan dari tim kampanye yang terdaftar di KPU, tapi dia cuman seorang relawan, Atau juga kampanye tanpa STTP yang dilakukan oleh relawan, meski mereka jelas melanggar, tapi tiada pasal yang mampu dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi, karena dalam UU 7 tahun 2017 sanksi hanya dijatuhkan pada salah satu dari tga sobyek hukum, yaitu, Tim kampanye, pelaksana kampanye atau peserta kampanye yang notabenya harus terdaftar di KPU.
Lebih lanjut Rinduwan menegaskan bahwa melihat hal demikian ini, kedepan perlu adanya perbaikan regulasi.
Selain ini divisi penindakan juga menengarai bahwa Pemilu serentak terlalu melelahkan petugas di tingkat bawah karena proses yang begitu memakan waktu dan tenaga ekstra, oleh sebabnya perlu adanya evaluasi untuk ini, agar peristiwa jatuhnya korban petugas KPPS maupun PTPS tidak terulang kembali.
Namun demikian tak dapat dipungkiri, Pemilu 2019 adalah Pemilu dengan Pengawasan terketat dan terbaik, kata Rinduwan
Sementara lain dengan apa yang disampaikan divisi PHL, melalui jubirnya M.Sadzili ketua Panwascam Bulu ini, memandang perlu adanya penambahan PPKD, terutama untuk desa,-desa besar, menurutnya pengaturan Jumlah PPKD harus diperhitungkan jumlah TPS menurutnya 1 PPKD 5 TPS itu sudah bagus.
Menyikapi berbagai tanggapan yang disampaikan oleh Panwascam, Bawaslu Rembang akan sampaikan semuanya ke Forum Bawaslu ungkap Muthakin selaku Kordiv divisi SDM Bawaslu Rembang.
Penulis Rind 73

Komentar
Posting Komentar