Akademiedu.blogspot.com Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (MenPAN-RB), Azwar Anas mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Netralitas ASN yang Memiliki Pasangan Suami Istri Berstatus Caleg.
SE tersebut bernomor 18 tahun 2023 tanggal 29 Agustus 2023.
Isi surat tersebut pada nomor 2 menyebutkan "Selanjutnya dalam rangka menjaga netralitas dan guna mencegah penggunaan fasilitas jabatan/negara, serta mencegah adanya keputusan danlatau tindakan yang dapat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon, maka bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan mendampingi suami atau istri selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, agar mengambil cuti diluar tanggungan negara."
Lalu pada poin 3 berbunyi "bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki pasangan (suami/istri) berstatus sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden/ wakil presiden yang melanggar asas netralitas dapat djatuhi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Edaran (SE) Menpan-RB Nomor 18 tahun 2023 telah disosialisasikan.
Oleh sebab itu, beberapa hal yang harus dipedomani sesuai SE tersebut mengatur Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki pasangan (suami/istri) sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden/wakil presiden, dapat mendampingi selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.
ASN diperkenankan mendampingi suami atau istri baik pada saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun pengenalan kepada masyarakat.
Selain itu, diperkenankan menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan oleh suami atau istri, namun tidak boleh terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kampanye tersebut.
ASN suami/istri calon boleh untuk foto bersama dengan suami atau istri yang menjadi calon. Namun tidak mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan/ dukungan
ASN juga tidak menggunakan atribut instansi, partai politik, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden pada masa kampanye Pemilihan Umum 2024.
Ia juga tidak boleh melakukan kampanye atau sosialisasi dalam media sosial baik berupa posting, memberikan komentar (comment), membagikan link atau tautan (share), memberikan like dan/atau ikon, karakter atau simbol tertentu yang menunjukan dukungan.
ASN tidak mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan (pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan/atau pemberian barang tertentu), termasuk penggunaan barang milik negara atau milik pribadi untuk mendukung suami atau istri yang menjadi calon
Hal itu, dalam rangka menjaga netralitas dan guna mencegah penggunaan fasilitas jabatan/negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon.
Maka bagi ASN yang akan mendampingi suami atau istri selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, agar mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara.
Bagi yang melanggar asas netralitas, dapat dijatuhi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Penulis Rinduwan

Komentar
Posting Komentar