JEDA PANJANG PENETAPAN DCT DAN MASA KAMPANYE TIMBULKAN BANYAK PERSEPSI ANTARA KAMPANYE DAN SOSIALISASI
Disamping karena jeda waktu yang sangat panjang antara penetapan DCT dengan Waktu dimulainya kampanye, juga karena hal tersebut adalah sesuatu yang baru mengingat pada pemilu-pemilu sebelumnya waktu kampanye hanya selang 3 hari sejak penetapan DCT.
Perubahan tersebut terjadi karena adanya perubahan terhadap regulasi pemilu , misalnya perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 dengan terbitnya Undang-undang 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 menjadi Undang-undang.
Dari sinilah sebenarnya permasalahan diatas timbul, karena salah satu perubahan yang diatur dalam Undamg-undang terbaru tersebut adalah masa kampanye. Dimana disebutkan kalau masa kampanye dilakukan setelah 25 hari sejak ditetapkanya DCT untuk Pemilu legeslatif dan setelah 15 hati sejak ditetapkanya paslon untuk pemilu presiden dan wakil presiden.
Oleh sebab inilah muncul penetapan waktu kampanye dimulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 sebagaimana diatur dalam PKPU No 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024.
Perubahan inilah yang sebenarnya menyebabkan adanya jeda waktu yang panjang antara penetapan DCT dan masa kampanye saat ini.
Banyak kegiatan sosialisasi parpol yang berpotensi disebut kampanye hingga berujung pada pelanggaran.
Meski sejatinya keadaan tersebut telah dibarengi dengan terbitnya regulasi baru yang mengatur, seperti pada PKPU Nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum.
Namun diakui itu belum seluruhnya mampu menjawab persoalan, khususnya terkait Pemasangan APK yang merupakan salah satu bentuk kampanye yang siatur dalam Undang-undang 7 tahun 2017.
APK merupakan alat yang bisa berbentuk baliho, spanduk, atau umbul-umbul yang memuat unsur kampanye.
Sementara apa saja yang bisa ditengarai sebagai unsur kampanye bisa di jelaskan melalui pasal 1 angka 35 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 dimana kampanye adalah kegiatan setiap orang yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk mempengarui pemilih dengan menawarkan visi,misi,program dan /atau citra diri peserta pemilu.
Dari sini dapat dilihat kalau pemakaian kata ”dan/atau” dalam kalimat pada pasal tersebut bisa dimaknai penerapan alternatif (memuat satu unsur saja bisa disebut kampanye).
Sementara itu , apa yang disebut dengan “citra diri“ peserta pemilu dalam pasal ini ? coba kita simak pengertian ”citra diei” menurut Perbawaslu Nomor 28 tahun 2018 pada ayat 1 angka 25 citra diri adalan nama, nomor urut dan tanda gambar peserta pemilu. karena disini yang dipakai kata ”dan” maka perlakuanya komulatif atau memuat ketiga unsur sekaligus.
Lantas siapa iru peserta pemilu ? sebagaimana diatur dalam Undang-undang 7 tahun 2017 , menyebut bahwa partai politik adalah peserta pemilu untuk pemilu legeslative, calon DPD adalah peserta pemilu perseorangan untuk pemilu DPD, dan Paslon presiden dan wakil presuden adalah peserta pemilu untuk pemilu presiden dan wakil presiden.
Dari beberapa keterangan tersebut bisa disimpulkan kalau setiap alat peraga yang memuat citra diri (nama, nomor urut, dan tanda gambar) peserta pemilu baik itu, partai politik, caleg, calon DPD atau paslon presiden dan wakil presiden adalah alat peraga kampanye (APK) dan jika APK tersebut dipasang artinya sudah melakukan kampanye.
Disisi lain adanya pasal 69 PKPU Nomor 15 tahun 2023 melarang partai politik yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu berkampanye sebelum masa kampanye dimulai.
Akan tetapi peserta pemilu boleh melakukan sosialisasi sebagaimana yang diatur oleh pasal 79 PKPU ini, yang kemudian diubah dengan PKPU nomor 20 tahun 2023..
Dimana peserta pemilu boleh melakukan sosialisasi dengan cara-cara swperti pertemuan terbatas yang dilakukan di tempat tertutup dengan peserta para pengurus parpol dengan izin pada KPU sehari sebelumnya dengan tembusan pada Bawaslu.
Peserta pemilu juga bisa melakukan sosialisasi dengan memasang alat peraga sosialisasi yang tidak mengandung unsur ”coblos nomor, simbol/tanda gambar paku dan kalimat ajakan” ketiganya terpenuhi secara komulatif. dan pemasanganya tidak dipasang di tempat-tempat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
Dari uraian penulis memaknai kalau APK sebagaimana didifinisikan melalui Undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan APS yang memuat tiga unsur secara komulatif diatas tidak boleh di pasang sebelum masa kampanye.
Akan tetapi saat ini ada perbedaan persepsi terkait hal tersebut, dimana ada pandangan yang lebih memprioritaskan terhadap APS yang memuat secara komulatif ketiga unsur itu dan mengesampingkan pengertian APK dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 sehingga Alat peraga yang bisa di maknai sebagai APK karena memuat citra diri diperlakukan layaknya APS sehingga tetap dibiarkan terpasang.
Berikut contoh persoalan dalam link berikut
https://www.beritasatu.com/network/jambilink/49489/aps-guntur-diturunkan-ce-dibiarkan-ini-klarifikasi-bawaslu
Penulis Anto Wijoyo

Komentar
Posting Komentar